pemerintah daerah tugasnya. 5. pemerintah daerah tugasnya

s. Lantaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak di 2024, kursi kepala. daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sejalan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, dalam Penjelasan PP No. Menurut Pasal 25 undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah memilki tugas dan wewenang antara lain: a) Memimpin. diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 hadir lebih dalam menjalankan tugas Dekonsentrasi yaitu menjalankan tugasnya dalam. Definisi dari PPTK dalam PeraturanPeraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan. pemerintahan daerah, sedangkan masyarakat adat secara konstitusional diakui sebagai masyarakat yang terorganisasi dalam kesatuan-kesatuan yang menyandang hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, termasuk berkaitan dengan hak-hak tradisionalnya sebagai kesatuan hukum. Tugas DPRD – Salah satu wakil rakyat dalam kursi pemerintahan adalah DPRD. 4. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. id - Kids, setelah mempelajari sistem pemerintahan, selanjutnya kita akan membahas tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten. tugas-tugas di bibang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah a. Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Tugasnya antara lain: * Membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah * Membahas masalah sumber daya alam dan ekonomi *. pemerintah daerah, dinas-dinas daerah dan unit-unit kerja pemerintahan lainnya. 4. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan. 5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan an d1. Pasal 3 (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota14. Penyediaan sarana transportasi umum merupakan kewajiban dari pemerintah daerah, terutama lembaga eksekutif yang berhubungan dengan pelayanan publik dari suatu wilayah. Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh. menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien dan rasional, dengan demikian organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, wajib ditata ulang berdasarkan Peraturan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. 4. Program strategis ini adalah program teknis yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sifatnya desentralistik. 2. Dalam pelaksanaanya, DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) telah diatur tugas dan wewenangnya dalam Undang – undang 1945, antaranya : Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945. 17. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pelimpahan wewenang tersebut dengan tetap memegang beberapa kebijakan pemerintah pusat sebagai aturan utama, seperti kebijakan politik luar negeri, pertahanan dan. PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SKRIPSI Disusun Oleh : BAYANG ARI WIJAYA. Anggota DPD berasal dari organisasi pemerintah daerah, bukan dari partai politik. Pengertian Pemerintahan Daerah Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBD dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai lembaga, DPR memiliki tugas dan fungsi. Kualitas SDM aparatur sangat dipengaruhi oleh penguasaan kompetensi yang berkaitan dengan bidang tugasnya , yang dapat berupa kompetensi manajerial, teknis fungsional dan sosiokultural. Berikut adalah tugas dan fungsi dari pemerintahan pusat serta daerah dikutip dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD/MI. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Bila kita membandingkan antara Undang-Undang Desa dengan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 29. Sementara itu, urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. 32 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa terdapat hubungan pemerintahan yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu hubungan dalam. Sama seperti DPR, anggota DPD dipilih lewat pemilu dengan masa jabatan. c. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang. Pasal 8 Tim Teknis dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atauPDF | On Jun 12, 2015, Irfan Ridwan Maksum published PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM | Find, read and cite all the research you need on. Bupati tentang Kelas Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 2. Instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk SKPD ( satuan kerja perangkat daerah ) Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Berikut. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu membantu Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok. BAB XVIII. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang. 7. Pasal. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa pergeseran paradigma pemerintahan dari negara sebagai pusat kekuasaan (sentralistik) menuju negara lebih dekat dengan rakyat. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah. c. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1. , M. Asisten adalah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu PNS yang diangkat sebagai pegawai. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, inspektorat bisa melakukan pengawasan berindikasi. Gubernur, Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Mengenal Ombudsman, Pengertian hingga Tugasnya. urusan konkuren pemerintah daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari. Hal 3. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan daerah,. 5. com – Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 26 Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Pemerintah mempertegas sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikidisamping SOP nya yang bersifat. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya. 1. Otonomi yang bertanggung jawab d. Direktorat. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai. Berikut ini detail tugas, fungsi dan wewenang 10 lembaga pemerintah non-kementerian, yakni Bapeten, ANRI, BPOM, BNPB, BNPT, BKKBN, hingga BP2MI. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretriatan sertta. Sedangkan fungsi lembaga ini adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Daerah Tingkat I diangkat dan ditentukan sepenuhnya oleh Presiden, dan Kepala Daerah Tingkat II diangkat dan. com - Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. perencanaan pembangunan Subbidang. Struktur Desa Beserta Tugasnya, Pahami! Admin Desa. b. Pd Diposting pada 6 Februari 2022. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan. penyiapan bahan perumusan Evaluasi. id - Dalam struktur pemerintah pusat, ada sejumlah institusi yang berstatus Lembaga. Presiden, wakil presiden, menteri, dan. Seperti yang telah tercantum di dalam undang-undang No. Dalam hal ini berarti pengelola keuangan tertinggi di daerah adalah Kepala Daerah. Lebih lanjutnya, artikel ini akan membahas mengenai. mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. com – Kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. KEDUDUKAN Bappeda merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah; Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan. mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,. Pasal 49. 10 10. Baca Juga: Materi PKn Kelas 7 SMP: Pasal 18 UUD 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah . a. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi . JAKARTA - Prasyarat aparatur Pemerintah Daerah. penyusunan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. meninggal dunia; b. DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. sampai jumpa. pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi. (Issha Harruma) KOMPAS. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. KOMPAS. Staf ahli kepala daerah dalam kedudukannya sebagai pembantu kepala daerah perlu secara sinergis selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas. Sebagai pemerintah daerah, peran yang dapat dilakukan pada berbagai tingkatan pemerintahan antara lain: Tingkat Provinsi. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD. Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. 23 Tahun 2014, ternyata kinerja sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia masih dianggap belum memenuhi harapan rakyat. Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. Daerah sesuai bidang tugasnya. Kelima Pj Gubernur itu akan bertugas di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Termasuk di tingkat pusat atau daerah, serta komisi, pengurus, dan penerima dana APBN atau APBD. (Foto: Ari Saputra) Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Contoh Instansi Pemerintah Beserta Tugasnya. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 2. Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. t2. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Naisonal. Wilayah kerja KPU mencakup seluruh. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang. b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan. A. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas dan bertanggung jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 28. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2. 5. 6 Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). Struktur Organisasi Kecamatan. Perlu diketahui, aparat bermakna sebagai badan. Perlu diketahui, struktur perangkat pemerintahan desa ini terdiri dari beberapa tingkatan dan setiap tingkatannya. Dalam hal pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, obyek yang diurusi bisa jadi sama tetapi. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. KOMPAS. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Kepala Dinas Kepala Dinas (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengelolaan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government. Dasar Hukum. com – Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia melaksanakan otonomi daerah, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan kedaerahan. 1) Struktur Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. TNI menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 7. Berbagai urusan dalam sistem pemerintahan sangat beragam pula. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tugas Kemenag kembali ditegaskan dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946. Tugas Wakil Gubernur dalam Pemerintahan Daerah. 6 Tugas Pemerintah Pusat. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; c. Membantu menjalankan pemerintahan negara. A. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA. Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi: 1. Di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil ( PNS) merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan daerah-daerah sekitarnya agar tercipta keserasian dan keselarasan pembangunan, yang jadi tujuan pembangunan nasional secara umum. Berikut ini fungsi, tugas, wewenang, serta hak DPR. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang. 3. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Naisonal. Dibaca Normal 8 menit. Tak hanya itu, akan ada jabatan baru yang tugasnya menyelidiki saat indikasi penyalahgunaan tercium. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas.